Tampilkan postingan dengan label Kesultanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesultanan. Tampilkan semua postingan

Kamis, Oktober 09, 2025


Keempat, Iradat; yaitu visi misi, prospek dan target. Visi dan misi pemimpin lebih mengutamakan rakyat daripada pribadi dan kelompoknya, menghendaki kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan untuk seluruh golongan masyarakat, kemampuannya menuntaskan kemiskinan. Visi misi yang dimiliki bukan hanya membangun infrakstruktur, namun mempersiapkan generasi mendatang dengan mencerdaskan bangsa dan membangun intelektual yang berbasis agama, sehingga tidak terkikis keimanannya oleh pengaruh luar, baik agama maupun adat budaya. 


Dan kelima, Nur; cahaya atau penerang, yaitu sikap pemimpin yang bersih, jujur dan tidak korupsi. Cahaya (nur) sebagai simbol kegemilangan, kejayaan dan kesejahteraan yang mampu menerangi negeri dengan cinta atau kasih sayang, bukan dengan otoriter, apalagi radikalisme dan militerisme. Pemimpin tegas dan lugas, tapi tetap rasional dan tidak dipengaruhi hawa nafsu dan penyakit korupsi.


Konsep membangun karakter ini harus dimulai sejak dini, tidak akan berdiri kokoh satu negeri tanpa pondasi yang kuat. Kecerdasan, keimanan yang kuat, berakhlak mulia dan kejujuran tidak dapat dicetak dengan instan. Saat sifat dan syarat tersebut mampu dipenuhi oleh seorang pemimpin, tak diragukan kemakmuran akan dicapai. Maka lazim sudah pada abad ke-19, Singapura, Malaysia, Inggris dan Yogyakarta meneladani prinsip-prinsip di dalam naskah Tajus Salatin. Di Aceh, tak berlebihan jika disebut sultan Iskandar Muda pada abad ke-17, layaklah ia menjadi pemimpin yang diagungkan di Asia, bahkan dunia. 


Saat usia muda, kecerdasan sultan telah tumbuh menjadi pemimpin, dipercayakan memimpin sendiri kerajaan Pedir (Pidie), sebagai pintu gerbang kesultanan Aceh dari arah Timur perairan laut Selat Malaka, seorang pemimpin muda dalam lintasan jalur perang dan pemerintahan (hifz). Saat memimpin kesultanan Aceh, ia mengerti kebutuhan kaum tuha, dengan spirit (semangat) jiwa anak muda dalam aspek duniawi, yaitu memadukan spiritual yang seimbang dengan kemajuan, perekonomian dan stabilitas politik (fahm). 


Kemudian, ia mampu membuka jalur bisnis dengan pihak-pihak asing, investasi besar-besaran atas kerjasama dengan negara Eropa, ide dan perhatiannya ia curahkan mengelola SDM dan SDA untuk mensejahterakan rakyat (fikr). Selain membangun infrastruktur, mesjid Baiturrahman salah satunya, keberhasilannya membangun jaringan intelektual dengan dunia Jazirah Arab, dan menjadi pusat intelektual keislaman (Islamic Center) di Asia (iradah). 


Baca: ASA PEMIMPIN DALAM TAJUS SALATIN (1)


Dan, kejujurannya tak perlu diragukan lagi, ia begitu bijaksana menempatkan delegasinya di wilayah kerajaannya, termasuk menegakkan hukum sama antara rakyat, pejabat dan sahabat keluarganya, karna ia memandang semua sama di depan hukum (nur).


Kitab ini terdiri dari 24 bab. Keterkaitan sufistik dan kepemimpinan terlihat jelas menjadi satu kesatuan diantara bab. Empat bab pertama, mendidik manusia mengenal Tuhannya. Bab V sampai IX tamsil pemimpin yang adil dan yang zalim. Bab X-XIII membicarakan para menteri dan perwakilan rakyat (DPRA, DPRK, SKPA, dll). 


Bab XIV pendidikan anak. Bab XV-XVI sifat dan karakter leadership. Bab XVII tentang Ten Commandments (10 janji pokok) pemimpin, mengingatkan kita kepada peraturan naskah Adat Aceh. Bab XVIII-XIX memuat ilmu kiyāfa, hikmah dan ilmu firasat, yang kini total ditinggalkan di Aceh, setidaknya dalam dunia pendidikan. Bab XXI, 20 syarat non-muslin di negeri syariat Islam, konteks yang hangat dibicarakan di Aceh saat ini, dan negara-negara Islam. 


Bab terakhir, wasiat pengarang kitab kepada 4 sektor penting (main sector) pemerintahan; yaitu, sultan, perwakilan rakyat (DPRA, DPRK dan SKPA), rakyat yang berakal dan beriman dan kepada media yang netral. 


Melihat kuliatas karya Tajus Salatin, seharusnya menjadi bacaan wajib di pendidikan formal atau non-formal, untuk membangun karakter pemimpin yang jujur, idealis, cerdas dan berakhlak mulia. Tentu, lebih baik daripada disuguhkan cerita fiksi Hindu-Budha kepada anak-anak generasi sekarang ini, yang terkadang memiliki unsur panteisme dan monoteisme di dalamnya.


Pastinya, kerinduan rakyat kepada pemimpin (eksekutif dan legislatif) yang adil, berakhlak mulia, mementingkan kebijakan rakyat, dan bebas dari korupsi. Semua tidak terlepas dari kerinduan historis akan zaman kesultanan Iskandar Muda, hadir kembali ke Aceh. Setidaknya bukan dongeng seperti tuduhan Snouck Hurgronje, saat kita menceritakannya kepada anak cucu kita. Sehingga mengingatkan kita kepada salah satu syair “Buet ureng awai cit ka meutentee, geutanyoe mantong ta rika-rika”, dan ini bukan ilmu retorika untuk membangun Aceh dari sisa-sisa semangat yang belum luntur. []


Baca: ASA PEMIMPIN DALAM TAJUS SALATIN (1)



Note: Artikel ini telah dipublis di media Serambinews Tgl. 19 Juni 2011.

ASAS PEMIMPIN DALAM TAJUS SALATIN (2)

Read More

Sabtu, Maret 25, 2023




Surat Sultan Aceh, As-Sultan 'Alauddin [Alauddin Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammal] 
bin Firmansyah, yang diberikan kepada Kapten kapal Inggris bernama Harry Middelton sekitar tahun 1602 untuk izin berdagang di seluruh wilayah "Teluk Rantau Aceh", atau wilayah kekuasaan dan naungan Kesultanan Aceh. Surat ini menjadi dasar utama wilayah perdagangan dan kekuasaan Aceh yang dikelola secara bersama-sama.



Surat izin perdagangan sultan Aceh ini disimpan di Bodleian Library dengan nomor MS (manuscript). Douce Or. e. 4. di Universitas Oxford (University of Oxford). Informasi ini diadaptasi dari Richard Greentree dan Edward Williams Byron Nicholson, Katalog Naskah Melayu dan Naskah Berkaitan dengan Bahasa Melayu di Bodleian Library, Clarendon Press, 1910.

Surat ini disimpan dalam bungkusan kain sutra berwarna hijau yang kini disimpan dalam kotak khusus yang dibuat oleh Bodleian. Surat berbahan kertas Eropa dengan teks tertulis 14,5 x 16 cm, tulisan indah dengan khat Naskhi.

Di atas teks terdapat cap Sultan yang berkuasa pada tersebut, tertulis ditengahnya "As-Sultan 'Alauddin bin Firmansyah" yang merujuk kepada Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammal, berkuasa antara tahun 1589-1604, dan beliau meninggal dunia dengan tenang tahun 1605.



Berikut teks hasil alihaksaranya:

Dengan anugerah Tuhan seluruh alam sekalian, sabda yang maha mulia datang kepada segala panglima negeri 

dan pertuha segala negeri yang takluk ke Aceh. Adapun barang tahu kamu sekalian bahwa

kapal orang-orang Inglitir ini Kaptennya bernama Hary Middelton asalnya kapal ini berlabuh  

di labuhan negeri Aceh berapa lamanya ia di sana, maka mohon dirinya ia berlayar ke Jawa jika ia 

memeli lada atau barang suatu diberinya akan kamu dirham atau barang suatu yang orang Inglitir 

ini orang sahabat kita raja Inglitir, maka kaptennya dan segala saudagarnya itu hamba pada raja

Inglitir, yang hamba raja Inglitir itu serasa orang kitalah. Jika ia meli beri jual dengan kamu yang dalam 

Teluk Rantau Aceh itu dengan sebenar-benarnya jua. Maka surat sitmi yang kita karuniai akan dia ini 

dengan dipohonkan daripada kita supaya jangan ia dicabuli segala orang Teluk Rantau kita.

Maka jika ditunjukkannya kepada kamu sekalian sitmi ini hendaklah kamu permulia, dan janganlah 

seorang daripada kamu  mencabuli dia. Inilah sabda kita kepada kamu sekalian. Wassalam. 



Note:
- Sitmi adalah surat resmi kesultanan yang ada cap (stempel) resmi pemerintahan
- Inglitir adalah penyebutan kepada bangsa Inggris
- Teluk Rantau merupakan wilayah-wilayah kerajaan lain di Nusantara yang tunduk dan bekerja sama dengan Kesultanan Aceh.
- mencabuli dimaknai memusuhi, mencelakai dan atau membajak atau mengganggu

Surat Izin Dagang Sultan Aceh Kepada Kapten Inggris

Read More

Kamis, Juni 25, 2020

Pasca Menteri Agama RI mengumumkan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan Jamaah Haji pada tahun ini (1441 H/2020 M) atau ditunda untuk tahun depan, maka pupuslah harapan banyak calon jamaah haji tahun ini yang telah menahun menunggu untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Bukan hanya Indonesia yang membatalkan keberangkatan jamaah haji, beberapa negara yang memiliki penduduk muslim seperti Brunai Darussalam, Malaysia, Singapura, Mesir, dan Uzbekistan juga menunda keberangkatan hingga tahun depan.

Penundaan tersebut akibat dampak dari wabah Covid-19 melanda dunia, di mana Arab Saudi sampai saat ini (Syawal 1441 H/ Juni 2020 M) belum membuka pelayanan haji.

Aceh menjadi salah satu dampak terparah akibat dari penundaan ini. Sebab, merujuk ke laman Kemenag, provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang mendapat masa tunggu paling lama dari beberapa provinsi lainnya, kisaran 26-30 tahun lama antrean.

Pada saat penundaan haji seperti tahun ini, tentu semakin memperpanjang masa tunggu calon jamaah haji dan umrah asal Aceh.

Namun, beberapa hari belakangan ini, senator Aceh di DPR RI, Fadhil Rahmi, mengemukakan bahwa kemungkinan jamaah haji asal Aceh dapat menunaikan ibadah haji secara independen berdasarkan amanah UUPA 2006 Pasal 16 dan ketersediaan fasilitas Aceh di Mekkah, salah satunya wakaf Baitul Asyi yang telah terjalin cukup lama.




Wakaf Baitul Asyi
Kabar wakaf Baitul Asyi (Rumoh orang Aceh) di Mekkah dan pemanfaatannya bagi jamaah haji Aceh bukan lagi berita baru. Sejak tahun 2006 hingga 2019 setiap jamaah haji asal Aceh telah menikmati kompensasi Baitul Asyi, sebagai ganti pemanfaatan dari tanah wakaf dan bangunan (hotel) di atasnya.

Menurut Adli (Serambi Indonesia (SI) 12/3/2018 dan SI 9/8/2019), wakaf indatu Aceh di Mekkah terdapat di beberapa lokasi. Beberapa telah dimanfaatkan untuk jamaah haji dan masyarakat asal Aceh, namun sebagian lagi belum jelas statusnya. Bahkan pada tahun 2018 sempat terjadi polemik wakaf Baitul Asyi yang di kenal wakaf Habib Bugak menjadi berita utama Serambi Indonesia dan ruang opini (lihat SI 19/3/2018).

Nama pewakaf Baitul ASyi "Habib bin Buja' al-Asyi al-Jawi" 

Sebenarnya, salah satu wakaf Baitul Asyi yang sering disebut-sebut dan telah diterima manfaat oleh jamaah haij adalah bernama al-Haj Habib bin Buja’ al-Asyi al-Jawi. Sederhananya, disebut Haji Habib anak Buja’ dari negeri Aceh-Jawi (yaitu negeri berbahasa Jawi/Melayu).

Pada baris bawah Nama Pewakaf Baitul Asyi "al-Mukarram al-Haj Habib bin Buja' al-Asyi" 







Dalam teks tidak tertulis “Habib min Bugak” (Habib dari Bugak). Namanya secara jelas dicatat/tulis dua kali dalam ikrar di depan Mahkamah Syariah Mekkah tertanggal 18 Rabiul Akhir 1224 H (2 Juni 1809 M), tidak ada nama samaran yang secara tekstual sudah tsiqah (kuat).

Maka, pewakaf Baitul Asyi adalah Haji Habib bin Buja’ al-Asyi bukanlah Habib Bugak sebagaimana yang berkembang selama ini, kemungkinan juga bukan habib yang berasal dari Bugak, bukan juga Habib Abdurrahman al-Habsyi  al-Asyi.

Sejauh ini belum ada dokumen manapun yang menyebut keduanya sama atau berasal dari sana, kedua adalah tokoh yang berbeda. Silahkan Pemerintah Aceh membuka dan membaca kembali dokumen akta ikrar yang telah diterima dua kali dari Nazir Wakaf pada tahun 2002 dan 2006.

Hal ini penting diungkapkan, supaya manfaat jariah wakaf Baitul Asyi yang diterima oleh jamaah haji asal Aceh dengan benar tersampaikan kepada nama yang telah tertera dalam ikrar tersebut.

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan label tertulis "Wakaf Habib Buja' al-Asyi (2)"


Nasib Haji Aceh (Dulu dan Sekarang)
Fakta kasus masa antrean yang cukup lama berangkat haji dan pemanfaatan Baitul Asyi untuk calon jamaah haji bukan kali ini saja. Jika kita bersedia menoleh ke belakang, pada tahun 2010, Muhammad Nazar (saat itu menjadi Wakil Gubernur Aceh 2007-2012) juga mengeluh antrean panjang calhaj Aceh dan belum dapat memanfaatkan wakaf Baitul Asyi untuk Aceh.

Saat peresmian “peusijuek” pembangunan pemondokan baru jamaah haji Aceh tahun 2010, dan rampung tahun 2014 yang dapat menampung 5.000 jamaah. Harapan Wakil Gubernur saat itu dapat menampung jamaah haji asal Aceh.

Jika merujuk data jamaah haji Aceh tahun 2019 sebanyak 4.393 jemaah haji Aceh, dan tahun rencananya tahun ini (2020) sebanyak 4.187 jamaah sudah tertampung dalam satu hotel tersebut.

Tentu ini akan memudahkan pengontrolan dan pengawasan jamaah haji Aceh dalam satu area hotel. Ini sekaligus menyelesaikan persoalan pemondokan yang dikeluhkan jamaah Aceh setiap tahunnya, baik kualitas, jarak dan pelayanannya.

Sayangnya, Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada pihak Pemerintah Arab Saudi (9//6/2020) pemberitahuan pembatalan jamaah haji seluruh WNI baik reguler/mujamalah, khusus/furada, dan seluruh WNI untuk tahun ini.

Itu artinya, jamaah haji Aceh masih memegang paspor Indonesia terkena imbasnya. Oleh karena itu, sedikit peluang untuk tahun ini dan butuh diplomasi intens serta lobi serius dari segala lini untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Jika pelayanan haji dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi, maka pemanfaatan Baitul Asyi tahun ini dapat diwujudkan, sebab kemungkinan besar tidak digunakan untuk jamaah lain. Namun persoalan tersebut tidak gampang, izin keberangkatan dan pelayanan jamaah haji masih berada di tangan Pemerintah Indonesia (BPIH/Kemenag)

Kecuali untuk tahun ini, persiapan juga harus difokuskan untuk ke depan pemanfaatan hotel Baitul Asyi yang dapat memangkas masa tunggu jamaah Aceh (29-30 tahun). Diplomasi ini dapat dilakukan dengan pihak pengembang dan lembaga wakaf Baitul Asyi di Mekkah. Lebih baik dapat menunaikan ibadah haji secepatnya, daripada menikmati bagi hasil Baitul Asyi dengan masa tunggu yang lama.

Perjuangan dan pengorbanan orang Aceh telah tercatat cukup lama, sejak masa perompak kolonial di laut Arab masa kerajaan Aceh, era perang Belanda dan masa konflik. Semua tidak dapat meredam semangat dan tekad untuk “syahid” di tanah mulia (Mekkah-Madinah).

Keyakinan fundamental tersebut telah tertanam sejak dini untuk memenuhi rukum Islam kelima. Kini, menjadi PR untuk Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memenuhi “mimpi” calon jamaah haji.

Ini tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja, tapi keterlibatan BPIH Aceh-Indonesia, Pemda Aceh, DPRA dan DPR RI, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sangat penting. Pertanyaannya, mampukah lobi itu terwujud.?

Mewujudkan Aceh "Haji Independen", Mungkinkah.

Read More

Minggu, Oktober 27, 2019


Zawiyah atau Dayah adalah lembaga pendidikan Islam dan umum telah eksis sejak awal Islam menetap di Aceh. Seiring zaman, tokoh dan waktunya, zawiyah pun tumbuh dan tutup sesuai dengan kondisinya. Dua di antaranya yang pernah eksis terkenal seantero Alam Melayu adalah Zawiyah Menara dan Zawiyah Meucat, keduanya di Banda Aceh, sentral ibukota Kerajaan Aceh Darussalam.

Zawiyah Menara adalah pusat kajian Islam yang dipimpin oleh Syekh Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri (m. 1693), seorang ulama Aceh yang paling banyak mengarang kitab daripada ulama-ulama lainnya di Aceh, dan Qadhi di 4 periode orang Sultanah di Kesultanan Aceh.

Posisi Zawiyah Menara sekarang ini berada di area makam Syekh Abdurrauf di desa/gampong Deah, Kec. Kuala Aceh, Banda Aceh. Sentral penyebaran tarekat Syattariyah di Alam Melayu dan Nusantara (Indonesia).


Sedangkan Zawiyah Meucat, (saya) belum ada informasinya. Sesuai dengan informasi manuksrip ini, zawiyah tersebut masih di Banda Aceh.

Zawiyah Menara dan Zawiyah Meucat

Read More

Sabtu, Mei 25, 2019


Beberapa hari lalu, teman-teman di media sosial (medsos) mengirim sebuah teks naskah ramalan dari sebuah tulisan di situs tentang ramalan Syekh Abdurrauf al-Fansuri atau dikenal juga Teungku Syiah Kuala yang bernama kitab Mandiyatul Badiyah.

Tulisannya berjudul “Pergantian Presiden Tahun 2019 (1440 H) menurut Kitab Mandiyatul Badiah karya Teungku Syiah Kuala Negeri Aceh” yang meramal Aceh dan Indonesia masa lalu, saat ini dan masa mendatang.

Dengan dalil-dalil yang lemah, penulis artikel tanpa menggunakan nama asli yang berinisial Abu Qurma al-Masyriqy (AQM) tersebut mangaduk dan merunut kejadian-kejadian yang telah berlalu dengan ramalan dusta, bercampur mitos dan fakta-fakta yang pernah terjadi.

Semua prediksi dan ramalan dalam tulisannya tersebut adalah dusta. Kebohongan yang dibangun dalam beragumentasi sangat jelas, selain manuskrip bodong alias palsu bin hoax, juga mengaitkan kebohongan tersebut dengan membawa nama ulama besar Aceh dan alam Melayu, Syaikh Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri yang dikenal sekarang Syekh Syiah Kuala.

Beberapa kepalsuan yang nyata jelas terlihat di antaranya, Pertama; Kitab Mandiyatul Badiyah bukanlah karya Abddurrauf Syiah Kuala, sebab judul yang umum "Mawa'idul Badi'ah" (Petuah-petuah berharga) yang membahas seputar hadist Nabi dan tasawuf . Sejauh ini, Abddurrauf Syiah Kuala tidak pernah mengarang kitab dengan judul tersebut. Penelusuran dan penelitian saya pribadi, peneliti local, nasional bahkan internasional tidak pernah menyentil judul ini.



Kekeliruan kedua disebutkan “ramalan Syiah Kuala yang wafat pada tahun 1699 H ini memberikan gambaran tentang perjalanan Negeri Aceh (Bilad al-Asyi) dulu dan masa mendatang” adalah kekeliruan luar biasa. Pada hakikatnya, Syiah Kuala meninggal 1693 M, sedangkan tahun 1699 adalah meninggalnya (turun tahta) Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah (Sultan perempuan ke-4 di Kesultanan Aceh). Sehingga tahun ramalan jauh setelah Abdurrauf Syiah Kuala meninggal.

Dusta yang ketiga adalah menghubungkan ramalan dengan sejarah Aceh yang tidak linier, bahkan mengada-ngada. Seperti wasiat Nabi Khidir untuk Sultan Iskandar Muda (1606-1637) dan Abdurrauf Syiah Kuala (1661-1693). Keduanya berbeda periode dan tidak saling jumpa, sehingga tidak mungkin mewasiatkan satu sama lainnya tentang ramalan tersebut.

Poin paling penting adalah sisi kajian filologis dan kodikologis, selembar kertas (di Aceh dikenal arakate atau sarakata) tidak disebut kitab. Struktur kitab tidak memenuhi manuskrip secara umum yang ditulis oleh Syekh Abddurauf terdiri dari pembukaan, selawat, sebab, nasab, judul dan isi. Sedangkan sisi paleo-kodikologis menunjukkan teks tulisan periode modern, sebab itulah ditulis "dinukilkan dari pada Syekh Abdurrauf Fansuri (Syiah Kuala)" bahwa kata Syiah Kuala hadir pada tahun 1960an. Sedangkan ukuran kertas jauh dari ukuran normal kertas naskah kuno umumnya.  

Alasan selanjutnya bahwa, Syiah Kuala sendiri menentang ramalan-ramalan yang bersifat mistis dan tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut diungkap dalam kitabnya tentang sakaratul maut. Pada saat itu, ia menentang tentang paganism dan sinkritisme di masyarakat Aceh di saat seseorang meninggal akan bercahaya dengan warna (aura) sesuai perilaku seseorang.

Oleh karena itu, perihal tersebut menunjukkan AQM telah bersembunyi dalam selimut kepalsuan dan mengatasnamakan ulama besar Aceh untuk kepentingan politik praktis dan untuk pribadinya saja. Kejahatan ini harus ditindak oleh lembaga  pemerintah terkait keagamaan di Aceh seperti Dinas Syariat Islam (SI), Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU), ataupun seperti Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) supaya tidak terus berkembang ramalan hoax dan telah mencatut nama ulama Aceh untuk kepentingan tertentu. []

Mandiyatul Badiyah Manuskrip Hoax

Read More

Senin, Maret 11, 2019

James Loudon (1872-1873) hanya menjabat satu tahun sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai pengambil keputusan untuk memerangi Aceh. Perang yang diperkirakan hanya berlangsung beberapa minggu, ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, petaka perang paling lama dengan kerugian paling besar dalam sejarah Pemerintah Hindia Belanda.

Bukan hanya sebatas itu, perang ini juga merupakan tragedi paling merugikan bagi Belanda, di mana 75% keuangan negara harus dialokasi untuk memerangi pejuang Aceh. Pantas, negeri-negeri jajahan lainnya dipaksa kerja bertahun, tanpa gaji dan tidak ada tunjangan demi menutupi kerugian tersebut.

James Loudon kelahiran tahun 1824 berdarah keturunan Inggris yang datang dan masuk ke Hindia Belanda. Ia menjadi warga negara Belanda dan jadi pengusaha monopoli gula. Itu sebabnya kedekatan Belanda-Inggris pada tukar guling wilayah yang akan dijajah dan terjajah beberapa tahun sebelum perang pecah.

Kini, tak lama menjabat, dia harus menanggung malu dan berselisih pendapat terhadap keputusannya tersebut dengan para pejabat di Belanda. Akibatnya, sejumlah Menteri Kabinet Belanda mengundurkan diri sebagai tanda tidak setuju. Sebagian lainnya menentang untuk secepatnya dihentikan. Alhasil, Loundon pun akhirnya terpaksa berhenti juga setelah mengalami kekalahan pada perang Belanda-Aceh pertama.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Loudon (1872
James Loundon juga orang yang paling bertanggung jawab atas banyaknya kematian selama agresi pertama terjadi, bukan hanya terhadap orang-orang Aceh, tetapi juga terhadap bumiputera (orang lokal) yang disewa Belanda, para perwira Belanda dan terkhusus terhadap Jenderal Köhler.

Köhler yang terkenal itu mengalami sial saat hendak merayakan kemenangannya di tanah Aceh, beberapa hari melihat kondusi semakin kondusif, berharap pasukan mujahidin Aceh telah kalah dan mundur dari Mesjid Raya Baiturrahman. Tetapi, di depan mesjid raya, ia tewas ditembak oleh pejuang Aceh. Akibatnya, pasukan ini harus kembali lebih awal ke Batavia (Jakarta).


Dalam laporan James Loundon di Bogor, bulan Mei 1873, menyebutkan bahwa saat mengetahui Jenderal Kohler mati, maka saya (red. Loundon) mengangkat Jenderal Verspijck menjadi Kepala Staf Armada. Sementara para komisaris Pemerintah Belanda urusan Aceh mulai mempertimbangkan untuk berhenti bertempur dengan Aceh, dan mencari alasan yang tepat atas penarikan pasukan  untuk dilaporkan ke Pemerintah di Belanda.

Salah satu alasan yang dibuat-buat adalah musim penghujan sudah tiba dan menghambat hubungan antara daratan dengan tempat-tempat kapal berlabuh. Dengan tidak adanya hubungan pasokan dari kapal utama ke para prajurit Belanda di darat, maka sudah tepat untuk kembali ke Batavia dan menunggu cuaca yang mendukung, sekaligus mencari dana dan kekuatan yang lebih besar. Sebab, agresi pertama ini Belanda mengalami kerugian besar.

James Loudon (source: Wikipedia)

Walaupun James Loundon mengucapkan “selamat datang kembali (kepada armada agresi pertama) di tengah-tengah kami semua....”, yang pada akhirnya ia pun berhenti (dipecat) atas kegagalan ini.

Dalam laporannya juga disebutkan bahwa, para prajurit Belanda berbahagia, sebab pejuang-pejuang Aceh tidak menembak kapal-kapal dengan meriam yang dimiliki. Hingga saat berlayar kembali, semuanya tampak kondisi tenang dan kondusif, walaupun gejolak keduanya tidak dapat dibendung.

Tentu saja masih banyak pertanyaan yang harus diuraikan tentang teknik dan strategi orang Aceh berperang, apakah membiarkan musuh yang telah merusak tatanan di Aceh dibiarkan pergi, atau memang kondisi Aceh yang tidak memiliki persenjataan besar lagi, seperti meriam untuk membantai kapal-kapal Belanda yang bersandar di perairan Aceh.
Penjelasan tentang Perang Aceh dengan Belanda tertera di bagian ruang di Museum Bronbeek, Belanda. Photo: Hermankhan

Namun, amatan saya juga melihat duka mendalam bagi para pejuang Aceh, selain mesjid terbakar akibat meriam bola api, juga syahidnya Imam mesjid raya (anonim). Syahidnya sang Imam Mesjid Raya Baiturrahmah terekam jelas pada catatan di dalam Mushaf Aceh yang kini disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden.

Baca juga tentang Mushaf Mesjid Raya Baiturrahman: Darah Imam di Mushaf Mesjid Raya Baiturrahman


*Rujukan dari berbagai sumber  

Loudon: Selamat Jalan Kohler, Aku Dipecat.

Read More

Sabtu, Maret 02, 2019


Dari Riau, kapal Laut "Marnix" kemudian bersandar di pelabuhan yang tidak terlalu besar di Singapura. Salah satu penumpangnya adalah beberapa orang utusan dari Aceh yang ingin mengadakan hubungan dengan konsulat Amerika dan Italia. 

Pada dasarnya, Konsul Amerika sendiri bersama para utusan tersebut mempersiapkan sebuah konsep perjanjian kerja sama sederajat antara Amerika dan Aceh dalam menghadapi ancaman Belanda. 

Hubungan Aceh dengan Amerika sudah terjalin sebelumnya, pernah membaik dan memburuk, khususnya antara tahun 1831-1832 saat penyanderaan kapal "Friendship" milik Amerika oleh Aceh dan penyerangan balasan oleh Amerika dengan kapal laut USS "Potomac" di wilayah Barat Daya Aceh yang dikenal “Quallah Battoo” atau Kuala Batee. Inilah serangan pertama sekali negara Amerika ke Asia Tenggara.



Belanda sendiri telah mengawasi gerak-gerik para saingannya, terutama Amerika dan Italia dan menemukan bukti konsul-konsul tersebut telah membantu kedudukan Aceh. 


Tepat tanggal 18 Febr 1873 Para penguasa di Nederland memerintahkan James Loudon untuk mengirim pasukan angkatan laut  ke Aceh untuk mewaspadi gerakan lain yang berkoalisi dengan Aceh. Wilayah perairan Aceh diblokade dari bantuan luar negeri.

Belanda khawatir jika dikemudian Amerika akan membantu Aceh. Maka pada 1 Maret 1873 Gubernur Belanda mengangkat F.N Nieuwenhuyzen sebagai Komisaris Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 2 Maret 1873, ia mendapat tugas utama dan berat yaitu dikirim sebagai delegasi ke Aceh dengan misi membujuk dan mengusahakan Sultan Aceh agar mengakui kedaulatan Belanda. 

Andaikata Aceh mau mengakui kedaulatan Hindia Belanda yang berpusat di Batavia (sekarang Jakarta), maka tidak akan ada pengiriman pasukan untuk penyerangan Aceh.

Namun, Kesultanan dan rakyat Aceh adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, mengetahui bahwa Belanda sedang menjajah beberapa negeri serumpun di kepulauan kecil dan besar, pulau Jawa, pulau Sumatera dan lainnya. Penjajahan dan penindasan inilah yang ditolak oleh Aceh. [bersambung] 


* Gambar pertama Surat Sultan Aceh Mansur Syah bin Sultan Jauhar Alam Syah kepada Sultan Ottoman Turki SUltan Abdul Majid Khan bin Sultan Mahmud Khan.
* Gambar kedua lukisan peperangan kapal Potomac milik Amerika ke daerah Kuala Batee di Aceh Barat Daya

Note: Referensi dari berbagai sumber.
- Dr İsmail Hakkı Kadı, Dr Annabel Teh Gallop and Dr Andrew Peacock. Islam, Trade and Politic Across the Indian Ocean.
- Teuku Ibrahim Alfian, Perang Dijalan Allah: Perang Aceh 1873-1912.
- Anthony Reid, The Contest for North Sumatra: Aceh, the Netherlands and Britain, 1858-1898



Detik-detik Perang Belanda-Aceh: Diplomasi Dalam Perang (1)

Read More

Copyright © 2015 Herman Khan | Portal Manuskrip dan Naskah Kuno Aceh dan Melayu | Distributed By Blogger Template | Designed By Blogger Templates
Scroll To Top